Permendikbud tentang Dapodik Diterbitkan Segera Oleh Kemendikbud RI

Edukasippkn.com - Penggunaan aplikasi Dapodik sebagai sumber pendataan pokok pendidikan bagi seluruh satuan pendidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang saat ini telah mulai digunakan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat tentu diperlukan payung hukum yang mengaturnya secara khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan informasi yang admin rilis dari laman Dikdas.kemdikbud.go.id bahwasannya selama ini program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berjalan berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Untuk memperkuat landasan hukum tersebut, maka disusunlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Dapodik.

Menurut Kurniawan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga kini draft Permendikbud tersebut telah dibahas beberapa kali.

“Rapat melibatkan staf khusus Mendikbud, PASKA, Biro Hukum dan Organisasi, Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,” katanya saat menyampaikan materi pada Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 November 2015.

Dalam draft Permendikbud tentang Dapodik, Dapodik didefinisikan sebagai ‘suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.’

Terkait dengan pembaruan data sebagaimana definisi tersebut, tambah Kurniawan, peran operator sekolah sangat penting. Sebab operator sekolahlah yang bertanggung jawab dalam pemasukan data empat entitas pendidikan. “Data harus diisi dengan sebenarnya. Apabila tidak diisi dengan sebenarnya, maka kebijakan akan sia-sia,” ujarnya.

Keberadaan Permendikbud itu sekaligus menegaskan bahwa Dapodik merupakan satu-satunya sumber data yang digunakan oleh Kemendikbud dalam menunjang program, perencanaan, dan kebijakan pendidikan. “Basis data tunggal ini diharapkan menjadi sumber data untuk pengambilan keputusan,” ucap Kurniawan.

Sampai kini Dapodik telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya penyaluran tunjangan guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Ujian Nasional. Selain oleh Kemendikbud, institusi lain menggunakan Dapodik untuk menunjang program dan kebijakannya antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Unicef. (Billy Antoro)

Referensi artikel : Dikdas.kemdikbud.go.id