Pelaksanaan Demokrasi di Masa Orde Baru (Orba)

Masa orde baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan pengalaman di masa orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya.

Orde baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya.

Orde baru merupakan tatatan perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Namun, pada praktiknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis tersebut justru runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, terutama oleh presiden.

Pada masa orde baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara yang totaliter. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut:

a. Hak-hak politik rakyat sangat dibatasi

Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia dibatasi hanya ada tiga. Pegawai pemerintahan dan ABRI diharuskan mendukung partai penguasa. Pertemuan-pertemuan politik harus mendapatkan izin dari penguasa. Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik, bahkan ada yang disingkirkan secara paksa. Meskipun pers dinyatakan bebas, pada kenyataannya pemerintah dapat memberangus/membreidel penerbitan pers yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Di samping itu, ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.

b. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

Meskipun pada masa orde baru kekuasaan negara dibagi menjadi berbagai lembaga negara yang formal (MPR, DPR, DPA, MA, dan sebagainya), pada praktiknya lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dikendalikan oleh presiden.

c. Pemilu yang tidak demokratis

Pada masa orde baru, pemilu memang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemilu tersebut tidak berlangsung secara demokratis. Partai penguasa melakukan berbagai cara agar dapat memenangkan pemilu.

d. Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional

Pemerintah membentuk Kopkamtib (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban), yang berfungsi untuk mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa dengan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

e . Diskriminatif terhadap etnis tertentu

Pada masa orde baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. Misalnya saja, warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Pemerintah orde baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih lima juta dari keseluruhan rakyat Indonesia, dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal, pada kenyataannya, kebanyakan dari keturunan Tionghoa berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan.

f. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela

Pelaksanaan pemerintahan negara yang terlalu sentralistik pada masa orde baru berakibat merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di segala bidang. Hal ini mengakibatkan rakyat semakin sengsara, hingga timbul sebuah istilah yang mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Meskipun dalam pelaksanaannya dianggap tidak demokratis, pada masa orde baru juga mencatat beberapa keberhasilan di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut:

a.   Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70, pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

b.   Berhasil melaksanakan program transmigrasi, meskipun menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tertentu.

c.   Berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana (KB).

d.   Berhasil memerangi buta huruf di kalangan masyarakat.

e.   Swasembada pangan di kalangan masyarakat Indonesia berhasil diwujudkan. Pembentukan Kopkamtib semakin melanggengkan kekuasaan Orde Baru.

f.    Pengangguran dapat ditekan pada angka minimum.

g.   Suksesnya pelaksanaan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), meskipun dengan menggunakan utang dari luar negeri.

h.   Gerakan Wajib Belajar berhasil diterapkan di bidang pendidikan.

i.    Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh juga sukses ditumbuhkan di kalangan masyarakat.

j.    Terjaminnya keamanan dalam negeri, meskipun dengan menggunakan cara yang otoriter.

k.   Investor asing berkenan menanamkan modal di Indonesia.

l.    Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Masa orde baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh kaum mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani  surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.