Sarjana Berprestasi Lulus Cumlaude Bisa Jadi PNS Tanpa Tes

Edukasippkn.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengajak lulusan mahasiswa berprestasi untuk menjadi birokrat. Bahkan ada jalur khusus bagi lulusan cumlaude tanpa mengikuti tes calon pegawai negeri sipil.

Hal itu ditegaskan MenPAN RB usai menjadi inspektur upacara Hari Sumpah pemuda di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (28/10/2015).

"Pokoknya anak terbaik, pemuda terbaik, berprestasi, cumlaude, KemenPAN memberikan jalur khusus untuk direkrut menjadi pegawai negeri sipil," kata Yuddy Chrisnandi.

Ia menerangkan, instansi pemerintahan sekarang ini memiliki sistem yang baik, pola rekrutmen yang transparan, tidak ada lagi masuk menjadi PNS dengan uang sogokan.

"Kalau jemput bola bagi anak-anak berprestasi itu sudah pasti. Ada program jalur khusus untuk lulusan perguruan tinggi ternama yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tinggi, dan mereka yang cumlaude itu tidak perlu dites lagi.

Hanya melengkapi syarat-syarat administrasi sebagai formalitas saja," jelasnya sambil mencontohkan, ketika dirinya sedang membaca media massa ada anak lulusan terbaik dari fakultas hukum perguruan tinggi ternama, Yuddy memerintahkan staf bagian sumber daya manusia Kemenpan untuk mencari dan mendatangi sarjana tersebut untuk direkrut.

"Bahkan sudah ada program LPDP (lembaga pengelola dana pendidikan) menyekolahkan anak-anak berprestasi yang nanti direkrut menjadi pegawai pemerintah. Baru tahun ini dilakukan pemerintahan Joko Widodo," terangnya.

Ia menegaskan, rekrutmen CPNS saat ini dilakukan dengan transparan, terbuka, tidak ada nepotisme, KKN. Yuddy mencontohkan, anak presiden yang tidak lulus tes CPNS juga tidak bisa menjadi PNS.

"Tidak mungkin ada nepotisme. Putri bapak presiden tidak lulus syarat, Pak Presiden tidak mau (memaksakan anaknya lolos menjadi PNS). Presidennya tidak KKN, mana berani menterinya," terangnya.

"Sekarang bersih dari KKN, bayar-membayar, sehingga siapa saja yang memiliki prestasi bisa. Kalau ada masyarakat yang mendengar ada calon diprioritaskan dengan membayar, itu bohong," tandas menteri dari Partai Hanura ini. (roi/try)

Sumber : http://news.detik.com