Konsep Civil Society / Masyarakat Madani

Pandangan lain mengenai civil society mengemukakan bahwa sejarah konsep masyarakat madani berasal dari tradisi pemikiran barat di mana konsep ini pertama kali lahir sejak zaman Yunani kuno. Cohen dan Arato mengungkapkan bahwa versi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles ketika mengungkapkan istilah politike koinonia (dalam bahasa latin societas civilis) yang berarti masyarakat politik/komunitas politik. Istilah tersebut digunakan oleh Aristoteles untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.

Konsep Aristoteles tersebut kemudian dikembangkan dengan sangat kuat oleh Cicero yang mengenalkan istilah societas civilis. Pada abad pertengahan, konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa tokoh, antara lain oleh Thomas Aquinas yang memahaminya dalam makna yang merujuk pada konsep negara kota (city state). Melalui pemikiran Otto Bruner, konsep ini digambarkan sebagai sesuatu yang merujuk pada dualisme, bukan antara state dan society, melainkan antara raja dan rakyat. Thomas Hobes dalam karyanya berjudul Leviathan (1651), memahami civil/political society sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik (dalam Adi Suryadi Culla, 2002: 4-6).

Menurut Cohen dan Arato (dalam Dawam Rahardjo,1996: 8), munculnya berbagai versi pemikiran yang berbeda mengenai masyarakat madani, pada dasarnya dapat dilihat dari tiga domain, yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan domain masyarakat madani dengan masyarakat politik.

2. Hubungan masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi.

3. Hubungan masyarakat madani dengan masyarakat ekonomi.

Henningsen (dalam Adi Suryadi Culla, 2002: 7) berpendapat bahwa masyarakat madani pada dasarnya identik dengan ruang publik (public sphere) dalam masyarakat modern yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dihadapkannya domain negara dan masyarakat madani secara kontradiktif, tidak lagi relevan.