Penerapan Perilaku Budaya Demokrasi

Perilaku budaya demokratis adalah perilaku warga negara yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi tidak hanya dalam bentuk pemerintahan negara, melainkan juga dijadikan pedoman hidup sehari-hari oleh warga negara.

Dari peleburan kedua hal tersebut maka akan tercipta masyarakat demokratis dalam suatu negara demokrasi. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut haruslah menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat agar demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berjalan langgeng. Di samping itu, kontrol sosial masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawasi agar proses demokrasi tidak menyimpang dalam pelaksanaannya.

Hal lainnya yang perlu dikembangkan dalam masyarakat Indonesia adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Hal-hal tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sampai lingkungan bangsa dan negara.

1. Di Lingkungan Keluarga

Perilaku demokrasi, yang tercermin dalam budaya musyawarah untuk memecahkan berbagai masalah, sangatlah dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Kepala keluarga harus dapat menampung aspirasi dari anggota keluarganya untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Manfaat musyawarah dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut:

a.   Semua anggota keluarga merasa memiliki peranan atau arti yang sama.

b.   Semua anggota keluarga merasa dilibatkan dan tidak ada yang merasa ditinggalkan.

c.   Tanggung jawab atas keputusan bersama ditanggung semua anggota keluarga.

d.   Semangat keterbukaan dan kebersamaan dalam keluarga semakin kokoh.

2. Di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, di mana pelaku-pelakunya lebih kompleks, perilaku demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan penghuninya. Beberapa perilaku demokrasi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut:

a.   Tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang lain, baik diskriminatif terhadap suku, budaya, ras, atau agama tertentu. Kepala keluarga harus dapat menampung aspirasi dari anggota keluarganya untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, perilaku demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan penghuninya. Misalnya, tidak menjelek-jelekkan penganut agama lain ataupun memusuhi teman yang tidak berasal dari satu suku.

b.   Dalam menyelesaikan masalah, budaya musyawarah yang melibatkan semua pihak harus diutamakan untuk mencapai mufakat. Misalnya, musyawarah untuk mufakat dapat digunakan dalam pemilihan pengurus kelas atau OSIS.

c.   Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, apapun keputusannya. Misalnya, kita harus berbesar hati menerima hasil keputusan dalam suatu rapat kelas meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita.

d.   Menghargai pendapat orang lain yang berbeda terhadap sesuatu hal. Misalnya, memberi waktu dan kesempatan kepada semua peserta musyawarah di sekolah untuk menyalurkan aspirasinya.

3. Di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat, anggota masyarakat dituntut untuk menerapkan perilaku demokrasi agar tujuan mewujudkan

kesejahteraan bersama dapat tercapai. Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat hendaknya selalu memerhatikan, mempertimbangkan, dan memikirkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama dalam segala tindakannya.

Apabila setiap anggota masyarakat dapat menerapkan perilaku seperti itu, kemungkinan terjadinya perselisihan, konflik, ataupun perpecahan di dalam masyarakat dapat dihindari.

Budaya musyawarah untuk mufakat juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat agar masalah-masalah kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan baik. Budaya musyawarah dapat diterapkan dalam penetapan program-program pengembangan masyarakat atau lingkungan. Pemilihan ketua RT atau RW pun dapat dilakukan melalui budaya pemungutan suara (voting) secara sederhana.

4. Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Pelaksanaan pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemilu, berarti masyarakat telah berperilaku untuk mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam pesta demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada memilih wakil rakyat saja, tetapi harus dilanjutkan dengan mengawasi secara aktif kinerja para wakil rakyat tersebut.

Dengan demikian, diharapkan proses  demokrasi berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Para wakil rakyat yang terpilih pun memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan budaya demokrasi dalam lingkup kerjanya. Mereka harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di antara sesama wakil rakyat.

Apabila perilaku tersebut dapat dijalankan dengan benar, maka pertikaian, konflik, atau perpecahan di kalangan wakil rakyat dapat dicegah. Hasilnya, para wakil rakyat akan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di segala bidang.