Praktik Demokrasi di Indonesia Sampai Masa Orde Baru / Orba

Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia.

Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu:

a.   Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer

b.   Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat

c.   Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil

d.   Masa keempat Republik Indonesia (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia.

 

Afan Gaffar (1999: 10) membagi alur demokrasi Indonesia terdiri atas:

a.   periode masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)

b.   periode masa demokrasi parlementer (1950-1959)

c.   periode masa demokrasi terpimpin (1960-1965)

d.   periode pemerintahan Orde Baru/demokrasi Pancasila (19661998).

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pada masa itu pemerintah masih disibukkan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.

Demokrasi parlementer (1950-1959) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama:

a.   Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan

b.   Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi;

c.   Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai (multy party sistem) sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk

d.   Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi

e.   Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi.

 

Masa demokrasi terpimpin (1960-1965) merupakan masa dimana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi dalam hal ini presiden Soekarno. Belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal maka presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain:

a.   Mengaburnya sistem kepartaian

b.   Peranan DPR-GR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah

c.   Basic human right sangat lemah, dimana Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya

d.   Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, dibuktikan dengan pemberangusan harian Abdi dari Masyumi dan harian Pedoman dari PSIN

e.   Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Demokrasi masa pemerintahan presiden Soeharto (1966-1998) dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun demikian pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain:

a.   Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah

b.   Rekrutmen politik tertutup

c.   Pemilu masih jauh dari semangat demokrasi

d.   Basic human right sangat lemah.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam tiga periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yakni: (1) periode 1945-1959 adalah demokrasi liberal, periode 1959-1966 adalah demokrasi terpimpin dan (3) periode 1966-sekarang adalah demokrasi Pancasila (Mahfud MD, 1999: ?).

Perkembangan akhir menunjukkan bahwa setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi (sejak 1998 sampai sekarang). Gambaran mengenai pelaksanaan demokrasi di masa Reformasi dapat kita ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi, sebagai berikut:

a.   Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.

b.   Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya

c.   Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah

d.   Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan

e.   Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusanurusan publik.

 

Apabila kita menyimak kembali butir pertama dari gambaran demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas, maka proses demokrasi atau demokratisasi kita sekarang sedang berada pada tahap tiga yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi:

a.   Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi

b.   Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi

c.   Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi

d.   Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Bagaimana kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini? Apakah demokratis atau tidak? Pertanyaan demikian dapat dijawab dengan menunjuk pada kriteria: Apakah prinsip-prinsip demokrasi memang telah berjalan di Indonesia? Secara teoritik dapat dikatakan bahwa semakin banyak prinsip demokrasi dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya semakin banyak prinsip demokrasi ditinggalkan, maka semakin jauh negara tersebut dari kriteria demokrasi.

Berikut ini kita cermati beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga nasional maupun regional.

Laporan Program Penilaian Demokrasi di Asia Tenggara yang dirilis ASEAN People’s Assembly sebuah jaringan think-tank masyarakat sipil di tataran ASEAN berdasarkan penelitian kasus Indonesia periode akhir 2003 hingga Mei 2005 dengan titik berat penilaian terhadap tematema: Pemilu yang bebas dan adil, Partai Politik yang demokratis, dan Hubungan Sipil-Militer, menyimpulkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia bergerak relatif maju (Chistine Sussana Tjhin, 2005: 14-15).

Namun kemajuan itu lebih banyak didorong oleh keteguhan sebagian dari masyarakat sipil melalui Partisipasi Populer dan Media yang relatif bebas tetapi tidak sepenuhnya independen. Ancaman tersebar datang dari Partai Politik yang tidak demokratis, Pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel; juga Inferioritas Sipil dan Ambisi Militer. Bentuk demokrasi procedural yang relatiuf cukup baik dapat dilihat selama Pemilu 2004 (pengecualian pada kredibilitas KPU dan partai politik) dan mencatat tantangan besar Pilkada. Relatif tidak ada kemajuan berarti untuk situasi seputar tema Kewarganegaraan yang Setara. Namun tampak kemunduran besar dalam konteks Hak-hak Sipil dan Politik. Proses-proses dalam Supremasi Hukum masih berjuang, tetapi tetap terkontaminasi korupsi. Desentralisasi sudah menjadi terhentikan dengan hasil yang beragam di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun tercatat upaya-upaya resentralisasi.

Sementara itu, hasil penelitian Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL) dan Center for Democracy and Human Rights (DEMOS) tahun 2011 menyimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia diperoleh angka sebesar 4.9. Ini berarti cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10 (hal 8). Variabel atau indikator yang digunakan adalah 4 prinsip demokrasi, yakni: otonomi, kompetisi, pluralisasi dan solidaritas. Jadi menurut penelitian ini, indeks demokrasi Indonesia berada di bawah angka ‘ratarata’ (4.99) yang menggambarkan bahwa ‘demonopolisasi’ bahkan belum setengah jalan (hal. 18).

Angka indeks mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi dalam proses transisi yang berlangsung hingga saat ini. Demokrasi Indonesia ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi, namun secara kontras tidak dikuti oleh ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah.

Ekualisasi ekonomi adalah komponen nilai indeks yang terendah dalam seluruh komponen nilai indeks. Sementara itu peranan masyarakat sipil tergolong mediocre (tanggung) dan kurang berperan signifikan dalam mendinamisasi perubahan perubahan demokratik

 

terhadap setting sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh monopoli kekuatankekuatan oligarkis. Liberalisasi dan ekualisasi di medan masyarakat sipil tergolong rendah (hal. 20).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa jauh variabel atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia. Sudah barang tentu, prinsip yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia.