Cara Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Kita dapat melihat bahwa banyak ilmuwan politik yang menemukan hakikat pengertian dan batasan sosialisasi politik yang satu dengan lainnya tak jauh berbeda. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Gabriel A. Almond (1974: 44)

Almond mengungkapkan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokanpatokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

2. Ramlan Surbakti (1992: 117)

Menurut Surbakti, sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

3. Kenneth P. Langton (Haryanto, 1992: 36)

Langton menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

4. Richard E. Dawson (Haryanto, 1992: 37)

Dawson menyebutkan bahwa sosisalisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orangtua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Menurut Alfian (1993: 243), ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami sosialisasi politik, yaitu sebagai berikut :

1.   Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus menerus selama peserta itu hidup.

2.   Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaanperasaan mengenai politik secara tegas. Proses itu berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Beberapa definisi tersebut tampak memiliki kesamaan dan secara sama mengetengahkan segi pentingnya sosialisasi, yaitu sebagai berikut:

1.   Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.

2.   Bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial dan baik secara eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

3.   Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, di mana pembelajaran tersebut diperoleh dari pengalaman/pola-pola aksi.

4.   Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.

Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri? Mereka tentunya akan menjadi warga negara tanpa identitas.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Prof. Dr. Damsar (2010: 166-171) mengungkapkan, bahwa terdapat lima cara, yaitu sebagai berikut :

1. Imitasi

Peniruan (imitasi) merupakan mekanisme sosialisasi yang paling dikenal oleh umat manusia. Apa yang dikenal dan dipahami pertama kali dalam hidup seorang anak manusia didapatkan melalui proses peniruan. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilainilai, pengetahuan, kepercayaankepercayaan, sikap, dan harapan, termasuk dalam aspek politik dari kehidupan kepada anak-anak oleh orang yang lebih dewasa, terutama orang tua dalam keluarga. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seorang anak menjadi pribadi atau diri (self).

2. Instruksi

Perintah (instruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan. Instruksi politik biasanya berlangsung pada institusi yang berkait dengan aspek politik dari kehidupan seperti negara dan partai politik.

3. Desiminasi

Desiminasi politik sering dilakukan oleh para anggota legislatif dan aparat birokrasi untuk memberitahu atau menyebarluaskan informasi tentang suatu agenda politik. Aparatur birokrasi, misalnya, melakukan desiminasi pemilihan

legislatif, presiden, dan kepala daerah melalui pertemuan tatap muka (seminar atau pelatihan), penyebaran pamflet, baliho, dan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Sedangkan anggota legislatif, misalnya, mendesiminasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen ke berbagai unsur masyarakat di seluruh Indonesia. Desiminasi lebih bersifat penyebarluasan informasi politik, sehingga kelompok sasaran memiliki pengetahuan tentang apa yang didesiminasi.

4. Motivasi

Motivasi politik merupakan suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap, kalau bisa pada tahap perilaku, seseorang atau kelompok orang tentang suatu nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik tertentu. Agen yang mampu melakukan motivasi adalah mereka yang memiliki suatu derajat kepercayaan tertentu terhadap orang atau kelompok orang yang dimotivasi seperti orang tua, pemimpin (formal dan informal), dan kelompok rujukan atau mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai motivator seperti orator, konselor, konsultan, dan lainnya. Motivasi politik tidak hanya ditujukan untuk perubahan sikap tetapi juga perilaku seperti yang diharapkan.

5. Penataran

Pada masa Orde Baru dahulu, kita telah diperkenalkan dengan suatu mekanisme sosialisasi politik bernama penataran, yang dimasyhurkan dengan nama penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sesuai dengan namanya, penataran P4 merupakan suatu bentuk sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. 

Terdapat sekian butir tuntunan nilai, sikap, dan perilaku yang dipandang Pancasilais, ditatar dalam suatu pertemuan yang relatif panjang untuk diwujudkan atau diimplementasikan ke dalam sikap dan perilaku keseharian. Berpijak pada pengertian sosialisasi politik dan cara-cara sosialisasi politik di atas, maka diperlukan sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik sebagai sarana pendidikan politik.