Definisi / Pengertian dari Partai Politik

Cara paling praktis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain adalah dengan menjadi anggota partai politik atau dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik untuk memilih lembaga perwakilan rakyat (MPR DPR, dan DPRD) maupun presiden dan wakil presiden. Selain itu, masyarakat dapat melibatkan diri, baik secara aktif maupun pasif, dalam bentuk diskusi politik atau kampanye politik.

Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli politik mengenai partai politik.

a. Prof. Dr. Miriam Budiardjo (1998: 16)

Partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

b. Sigmund Neuman (dalam Harry Eckstein dan David E. Apter (1963: 352)

Partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

c. Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo, 1998: 16)

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat kepada anggota partainya baik yang bersifat ideal maupun material.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk

memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.

Oleh karena itu, peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antarpartai politik yang bergabung.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam aktivitas partai politik mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy).