Wewenang Komisi Yudisial dan Susunan Keanggotaan Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang belum lama dibentuk di negara Indonesia yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 amendemen ketiga tanggal 10 November 2001.

Dalam pasal tersebut antara lain diatur tentang prosedur keanggotaan dari komisi, wewenang, susunan, kedudukan, dan keanggotaan. Prosedur keanggotaan Komisi Yudisial ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, sifat dari lembaga ini adalah mandiri. Wewenang Komisi Yudisial meliputi hal-hal berikut;

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

2) Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim. Komisi Yudisial adalah satu-satunya lembaga yang bisa mencalonkan hakim agung. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Adapun susunannya terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota. Anggota Komisi ini adalah pejabat negara yang terdiri atas mantan hakim, praktisi (pelaksana) hukum, akademis (pakar) hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.