Ciri-ciri Birokrasi Modern

Syukur Abdullah (1991: 123) mengungkapkan bahwa ada empat ciri birokrasi modern yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut :

1)   Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam birokrasi.

2)   Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.

3)   Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya birokrasi dan tingkah laku anggotanya.

4)   Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Max Weber (1968: 341) menuturkan bahwa dalam negara yang patrimonialistik, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Selain itu, negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut (Afan Gaffar, 2002: 117).

1)   Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.

2)   Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.

3)   Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man).

4)   Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Di era reformasi sekarang ini sistem politik Indonesia mengalami perkembangan-perkembangan yang cukup bagus dan lebih demokratis dalam melibatkan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik seperti pemilu langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah, pemilihan presiden dan walikota/bupati secara langsung, menurut peraturan perundangan yang telah mengalami amandemen.

Dalam pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu sebagai berikut:

a.   Unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal.

b.   Aneka rupa subbudaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada.

c.   Budaya politik nasional itu sendiri.

Lebih jauh lagi pertumbuhan budaya politik nasional dapat dibagi dalam beberapa tahap.

a.   Budaya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukannya.

b.   Budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Pada tahap ini, budaya politik nasional pada dasarnya sudah ada, akan tetapi masih belum matang.

c.   Budaya politik nasional yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, maka semua kekuatan sosial politik (partai politik dan ormasnya) harus berupaya untuk melapangkan jalan menuju integrasi budaya politik nasional. Semua kekuatan sosial politik harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktik politik. 

Begitu pula dengan berkembangnya organisasi-organisasi profesi dan massa yang berwawasan kebangsaan harus mampu mewujudkan iklim yang kondusif dengan memperkecil/menyelesaikan konflik berbagai golongan dengan baik tanpa mempersoalkan asal-usul, etnik, agama, maupun politik. 

Untuk itulah pemerintah harus benar-benar berwawasan kebangsaan, agar tahap proses pematangan budaya politik Indonesia lebih cepat, perlu melonggarkan, mengurangi pengelompokan-pengelompokan masyarakat atas dasar etnis, agama yang mempunyai tujuan politik.