Perilaku / Tingkah Laku Politik Para Aktor Politik dan Warga Negara

Adapun perilaku politik adalah tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Hal ini tampak dalam dinamika kehidupan. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati perintah.

Dalam kenyataan, sebenarnya situasi politik memiliki ruang lingkup yang sangat luas, antara lain meliputi pengertian respon emosional berupa dukungan atau sikap apatis terhadap pemerintah (perundang-undangan). Sikap yang berbentuk apatis terhadap pemerintah ini termasuk dalam kategori menolak untuk berpartisipasi dalam politik.

Ada beberapa alasan mengapa orang berperilaku tidak mau melibatkan diri dalam politik (partisipan). Robert Dahl menyebutkan alasan sebagai berikut:

a.   Orang mungkin kurang tertarik dalam politik jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya.

b.   Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan.

c.   Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya.

d.   Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa hasilhasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut sekalipun ia tidak berperan di dalamnya.

e.   Jika pengetahuan seseorang tentang politik tersebut terlalu terbatas untuk dapat menjadi efektif.

f.    Semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk terlibat dalam politik.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku politik warga negara pada umumnya ada dua hal, yaitu sebagai berikut:

a. Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang ada.

b. Perilaku yang menginginkan atau menolak perubahan.

Orang yang sudah puas umumnya memiliki sikap perilaku politik yang positif terhadap pemerintah, sedangkan orang yang tidak puas memiliki sikap politik yang negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan sikap perilaku kelompok masyarakat tersebut dapat digolongkan sikap perilaku politiknya.

a. Radikal

Perilaku radikal adalah perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain serta cenderung maunya menang sendiri.

b. Moderat

Perilaku moderat adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal.

c. Status quo

Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha keadaan tersebut tetap dipertahankan.

d. Konservatif

Perilaku konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.

e. Liberal

Perilaku liberal adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. Kaum liberal menginginkan perubahan progresif dan cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

Bagi bangsa Indonesia sendiri yang memiliki pandangan hidup Pancasila, perilaku dalam berpolitik harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Pancasila, antara lain sebagai berikut:

a.   Menghargai perbedaan dan kemajemukan serta keanekaragaman.

b.   Kritis, inovatif, dan konstruktif.

c.   Kemandirian dan kompetitif.

d.   Komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas pilihannya.

e.   Santun, antikekerasan, dan mampu mengendalikan diri.

f.    Terbuka dan toleransi.

g.   Saling menghargai dan bekerja sama.

h.   Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

i.    Lapang dada dan mau kompromi demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara.