Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas
pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota
DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Dalam
hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan
atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga
merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Temuan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib ditindaklanjuti
oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Related Posts :
Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Bawaslu- Ketentuan Akuntan Publik Dalam Pemilu Anggota DPD
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Ketentuan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPD
- Macam-Macam Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu DPR, DPRD, dan DPD
- Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
- Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Sumber Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- Asal Sumbangan Dana Yang Dilarang Digunakan Untuk Kampanye Pemilu
0 Response to "Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD "
Posting Komentar