Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Penegakan HAM

Perjuangan penegakan HAM telah lama sekali dilakukan oleh para pegiat HAM di Indonesia. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang kemudian memaksa pemerintah menunjukkan kemauan dan kesungguhannya dalam menghormati HAM. Pada tahun 1999, sebuah undangundang khusus tentang HAM dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sebagai salah satu wujud kesungguhan ini. Akan tetapi, kesadaran akan HAM belum sepenuhnya dibangun sebagai bagian dari sistem pembangunan kita. Masalah pelanggaran HAM yang masih saja terjadi, antara lain berakar pada rapuhnya sistem sosial politik kemasyarakatan kita dalam Dunia Internasional Sorot Kasus Munir Dunia internasional terus menyorot penanganan pemerintah Indonesia atas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir.

Pemerintah Indonesia, khususnya Kejaksaan Agung, perlu mempercepat penanganan kasus tersebut dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Choirul Anam, di Jakarta. Dia mengatakan, Direktur Eksekutif Indonesia’s Nongovernment Organization Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG) Rafendi Djamin akan menyampaikan laporan di sidang Dewan HAM PBB dan perkembangan kasus Munir akan disampaikannya.

Pada pertengahan Februari 2010 Rafendi bertemu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk memberikan perhatian terhadap kasus pembunuhan Munir. Kasus itu dianggap penting bagi proses demokratisasi dan penegakan hukum di Indonesia. Choirul menambahkan, dalam pertemuan dengan Jimly Asshiddiqie dari Dewan Pertimbangan Presiden, HRWG mengusulkan tiga skenario penanganan kasus Munir, yaitu peninjauan kembali dengan bukti baru dan yurisprudensi MA, proses peradilan diulang sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, dan investigasi ulang oleh kepolisian. melindungi serta memajukan hak individu masyarakat.

Hak asasi hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak saja karena sifatnya yang terkait satu sama lain dengan sistem sosial dan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga karena hak asasi dalam rangka mencapai tujuan pokoknya yaitu untuk kepentingan individu, harus dibangun secara sosial. Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM dapat dilakukan dengan bentuk pelaporan kejadian pelanggaran HAM pada Komnas  HAM, pengajuan usulan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM, memberikan dorongan keras kepada Komnas HAM atau negara dalam urusan HAM, atau juga mengawasi jalannya penegakan HAM yang dilakukan Komnas HAM atau lembaga lain.

Sudah terbukti bahwa masyarakat sipil sangat berperan dalam proses upaya penegakan HAM, karena merekalah yang membuka jalan bagi era reformasi. Masyarakat sipil terbukti banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan penegakan hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan yang mampu mencerahkan masyarakat dan mendesak negara supaya lebih serius dan total dalam penegakan HAM. Untuk itu sangat perlu merintis sebuah proses yang bertahap maju menuju tata pemerintahan yang demokratis yang menunjang penegakan HAM. Proses tersebut di antaranya adalah penguatan dan pemberdayaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sehingga mereka mampu memahami dan melaksanakan prinsip serta norma HAM dalam lingkup tugas dan wewenangnya.

Hal ini sangat penting dan menjadi fundamental bagi iklim penegakan HAM, karena sejatinya penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Menegakkan HAM adalah tanggung jawab dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Menegakkan HAM dapat dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan. Salah satunya tercermin dari tindakan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Menegakkan HAM dapat dilakukan di setiap lingkungan kehidupan manusia. Misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.