Jenis-jenis Hubungan DPRD dan Penjelasannya Lengkap

Edukasippkn.com – Berikut macam-macam jenis hubungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya meliputi : Hubungan antar Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD, Hubungan Anggota dengan Mitra Kerja, Hubungan Anggota dengan Lembaga di luar DPRD, dan Hubungan Anggota dengan konstituen dan berbagai elemen masyarakat.

1. Hubungan Antar Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD

(1)  Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian.

(2)  Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD dilarang melakukan persaingan yang tidak sehat.

 2. Hubungan Anggota dengan Mitra Kerja

(1)  Anggota wajib bersikap adil, kritis dan  profesional dalam  melakukan  hubungan dengan mitra kerjanya sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

(2)  Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

(3)  Jamuan makan, fasilitas pemondokan atau cinderamata dari mitra kerja ketika melakukan tugas, bukan merupakan pelanggaran Kode Etik.

3. Hubungan dengan Lembaga di luar DPRD

(1)  Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD wajib mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.

(2)  Setiap keikutsertaan dalam suatu kegiatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

4. Hubungan DPRD dengan konstituen dan Berbagai Elemen Masyarakat

(1)  Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan.

(2)  Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD.

(3)  Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.