Contoh Pelanggaran HAM dan Upaya Penanganannya di Indonesia

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat banyak sekali kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan antarwarga negara maupun pemerintah terhadap warga negara. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antarwarga negara adalah peristiwa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, perusakan tempat ibadah, intimidasi terhadap warga lain, dan berbagai tindakan anarkisme lainnya.

Contoh bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap warga negara adalah pemberedelan terhadap pers kritis. Dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, belum banyak kasus pelanggaran HAM yang berhasil diselesaikan, meskipun sudah banyak instrumen nasional HAM yang dapat digunakan sebagai landasan penyelesaiannya.

a. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Banyak isu HAM mencuat di Indonesia. Isu HAM yang mencuat di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, tetapi juga pada Masa Reformasi. Contoh pelanggaran HAM pada era Orde Baru seperti kasus Tanjung Priok, Haur Koneng, kasus 27 Juli 1996, kasus Situbondo, kasus Tasikmalaya, penangkapan dan pemenjaraan atas aktivis pemuda dan mahasiswa yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang berkuasa, DOM di Aceh, kasus Trisakti, dan Semanggi. Contoh pelanggaran HAM pada Era Reformasi seperti berlanjutnya penzaliman terhadap rumah-rumah ibadah dan pelanggaran HAM di Timor Leste. 

Contoh kasus pelanggaran HAM paling baru adalah kasus Tanjung Priok pada tanggal 14 April 2010. Kasus ini terjadi di daerah Koja, Jakarta Utara. Pada saat itu berlangsung bentrok antara Satpol PP dan polisi dengan warga masyarakat sekitar Makam Mbah Priok, seorang tokoh penyebar Islam. Dalam bentrokan tersebut ratusan korban terluka dan tiga orang meninggal dunia.

Itulah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dari beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut,  ada yang sudah selesai diadili seperti kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, ada yang sedang dalam proses penekanan untuk diadili seperti kasus Tanjung Priok. 

Ada juga yang belum diproses seperti kasus Trisakti dan Semanggi. Khusus pelanggaran HAM di Timor Leste, penyelesaiannya dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor Leste. KKP Indonesia dan Timor Leste dibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama dan Memorandum of Understanding (MoU) antara dua kepala negara pada tanggal 14 Desember 2004 di Bali.

b. Cara Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan melalui proses. Proses penanganannya dapat dilakukan melalui lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan Pengadilan HAM ad hoc.